BUPATI BOMBANA HADIRI KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
Kendari, PPID Utama Bombana — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kunjungan kerja ini dilaksanakan sebagai bagian dari agenda Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025.
Acara tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Rabu (7/5/2025), dan dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, pejabat kementerian terkait, serta para anggota Komisi II DPR RI. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap tata kelola BUMD dan BLUD, yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi II DPR RI dan seluruh kepala daerah yang turut aktif dalam diskusi penguatan peran BUMD dan BLUD. Ia menekankan bahwa tantangan saat ini tidak hanya pada aspek operasional, tetapi juga pada perlunya dukungan regulasi dan sinergi pusat-daerah.
“BUMD dan BLUD memiliki posisi strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemerintah provinsi terus mendorong transformasi pengelolaan yang lebih profesional, adaptif, dan transparan. Sinergi bersama DPR RI menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem dan memperkuat arah kebijakan ke depan,” ujar Wakil Gubernur dalam sambutannya.
Sementara itu, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sesi dialog menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana, untuk terus memperkuat kinerja BUMD dan BLUD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akuntabilitas anggaran, dan efisiensi layanan.
“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai wadah evaluasi dan refleksi bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong reformasi kelembagaan di sektor BUMD dan BLUD, agar menjadi institusi yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan dari Komisi II DPR RI mengenai temuan-temuan strategis serta rekomendasi awal hasil pengawasan di berbagai daerah. Diskusi berlangsung konstruktif dan diharapkan menjadi dasar pembentukan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada penguatan peran daerah dalam tata kelola keuangan dan pelayanan publik.(hn)