Penjabat Sekda Kab. Bombana Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi 2025 di Bombana
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda), dr. Sunandar, MM.Kes, bersama Anggota Kejaksaan Negeri (Kajari) Bombana dan Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bombana, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara daring di Aula Measalaro pada Senin 24 Maret 2025. Rakor ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia. Kegiatan ini juga diikuti oleh Gubernur seluruh Indonesia serta Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
Rakor kali ini bertujuan untuk membahas langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah, dengan fokus pada pengawasan dan pemantauan stabilitas harga komoditas penting. Dalam Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri mengingatkan seluruh gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia untuk melakukan pengendalian inflasi secara serius, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri, guna memastikan stok pangan tetap mencukupi.
Sesuai data yang disampaikan dalam Rakor, Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada minggu ketiga Maret 2025 tercatat sebesar 2,01%. Komoditas yang memberi andil signifikan terhadap inflasi di Sultra adalah beras, cabai rawit, dan cabai merah. Untuk Kabupaten-kabupaten di Sultra, tiga kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi adalah Konawe Selatan dengan 5,21%, Buton Utara 3,63%, dan Kolaka Timur 3,28%. Sementara itu, Kabupaten Bombana tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah, bahkan mengalami deflasi sebesar -1,55%.
Setelah mengikuti Rakor secara daring, Penjabat Sekda Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes yang secara definitif menjabat sebaga Kepala Badan Kesbangpol ini, segera mengajak Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bombana untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk pengendalian inflasi, terutama dalam menghadapi periode menjelang Hari Raya Idul Fitri. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kestabilan harga pangan dan menghindari lonjakan inflasi yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat.
"Setelah Rakor ini, kita akan segera bekerja sama dengan TPID untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Bombana, dengan fokus pada memastikan ketersediaan pangan yang cukup menjelang Idul Fitri," ujar dr. Sunandar.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta upaya bersama dalam pengendalian inflasi, diharapkan Kabupaten Bombana dapat terus menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri. (sinaganur)