Pentingnya Profiling Ideologi dalam Proses Seleksi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bombana , Drs. Budiman, MM bersama Staf Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mengikuti kegiatan webinar bertajuk “Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Pemerintah Daerah melalui Profiling Ideologi dalam Proses Seleksi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah”, Senin (6/10/2025) di Kantor Badan Kesbangpol Kab. Bombana.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Webinar ini diikuti oleh sebanyak 463 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Bakesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta staf, serta Kepala BKPSDM se-Indonesia bersama staf.
Webinar menghadirkan lima narasumber nasional yang kompeten di bidangnya, yaitu:
- Fuad Himawan, S.H., M.M. – Direktur Advokasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI
- Irfan Idris – Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI
- Damayanti Tyastianti – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
- Herman – Deputi PPM ASN
- Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. – Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri
Dalam paparannya, para narasumber menekankan pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam seleksi dan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Daerah. Profiling ideologi dianggap sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa pejabat yang dipilih memiliki integritas, loyalitas terhadap negara, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.
Kesimpulan dari kegiatan webinar ini meliputi tiga poin utama:
- Pentingnya implementasi regulasi dan kebijakan secara konsisten agar internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila benar-benar terintegrasi dalam seluruh tahapan seleksi, promosi, dan pengangkatan pejabat pemerintah.
- Peningkatan literasi dan kapasitas ideologi Pancasila bagi aparatur pemerintah, melalui pembinaan yang berkelanjutan sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman utama dalam etika penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk mengembangkan instrumen profiling ideologi yang terukur, transparan, dan akuntabel sebagai indikator dalam proses penjaringan dan penilaian pejabat pemerintah pusat maupun daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Bombana, dapat memperkuat komitmen dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dan penyelenggara negara. (sinaganur)