PULAU KABAENA SALAH SATU SEBAGAI DAERAH PANTAUAN HPHK
Kabupaten Bombana merupakan salah satu daerah yang memiliki populasi sapi terbesar dan sangat potensial di Provinsi Suklawesi Tenggara. Sebagai sentra ternak sapi dengan populasi yang sangat tinggi tentunya Bombana juga berpotensi menularkan berbagai penyakit diantaranya Brucellosis. Sesuai surat dari Badan Karantian Indonesia Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melaksanakan pendampingan di beberapa wilayah di Kecamatan Kabaena Utara Kecamatan Kabaena Barat, Kabaena Tengah dan akan beralangsung selama beberapa hari mulai (30 Juni- 3 Juli 2025)
Dalam rangka mempertahankan status bebas Brucellosis pada sapi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Sukawesi Tenggara melaksanakan pemantauan daerah sebar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) di sejumlah Kabupaten Bombana. Kegiatan pemantauan ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui potensi daerah sebar serta mengamati status dan situasi Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) pada suatu negara, area atau tempat.
Pemantauan HPHK tahun ini dilaksanakn secara periodik. Dengan bekerja sama bersama instansi terkait seperti dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan di kabupaten atau propinsi. Saat ini, tim pemantauan turun ke desa untuk pengambilan sampel darah didampingi 6 pendamping dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaetn Bombana . Targetnya adalah sapi di beberapa kecamatan yang populasi ternak sapi tinggi dan berpotensi menularkan penyakit Brucellosis di Kabupaten Bombana.
Sampel darah tersebut selanjutnya akan dilakukan pengujian Brucellosis dengan metode Rose Bengal Test di Laboratorium Karantina Pertanian Kendari.
Penyakit Brucellosis tetap harus diwaspadai mengingat penyakit ini bersifat zoonosis dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi pada sektor peternakan. Tentunya dengan kegiatan pemantauan ini akan diketahuai status dan situasi HPHK di Kabupaten Bombana, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar atau bahan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan.