WAKIL BUPATI BOMBANA SAMPAIKAN ASPIRASI DAERAH DALAM FORUM REBOAN KEMENDAGRI
Bombana, PPID Utama - Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani S.Pd., M.Si., mengikuti kegiatan REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Rapat Measa Laro, kantor Bupati Bombana, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dan menjadi forum diskusi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan otonomi daerah serta berbagai persoalan yang dihadapi di daerah masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bombana menyampaikan sejumlah isu strategis yang masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana, mulai dari penguatan program pemerintahan berbasis digital, kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan, hingga kondisi infrastruktur jalan di wilayah kepulauan.
“Program pemerintahan berbasis digital masih menjadi tantangan bagi kami. Saat ini masih ada sejumlah desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara memadai. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena layanan digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik,” ujar Ahmad Yani.
Selain persoalan jaringan telekomunikasi, Wakil Bupati Bombana Ahmad yani juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di sejumlah wilayah.
“Kami juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah. Ketersediaan listrik yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun pengembangan daerah,” katanya.
Pada forum tersebut, Wakil Bupati turut mengangkat kondisi infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena yang dinilai masih membutuhkan perhatian.
“Kondisi jalan menuju Kabaena juga kami sampaikan dalam forum ini. Padahal wilayah tersebut memiliki potensi besar, termasuk aktivitas pertambangan, namun masyarakat masih menghadapi kendala akses akibat kondisi jalan yang belum memadai,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai hal yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bombana, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri menyatakan akan membantu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait sesuai bidang kewenangannya.
Untuk persoalan jaringan telekomunikasi, Ditjen Otonomi Daerah akan mengomunikasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara isu kawasan hutan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan, kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan akan diteruskan kepada PT PLN (Persero), sedangkan persoalan infrastruktur di Kabaena akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan daerah sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bombana.(nfl/hn)